kekuatan hukum adalah. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata. kekuatan hukum adalah

Sumber hukum formi Hukum Administrasi negara. Dalam pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: 'Perjanjian hanya berlakuPertanyaan Saya, bagaimanakah kekuatan hukum putusan adat tersebut?. 07/12/2013 by Wibowo T. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Mengingat bahwa dengan adanya akta jual beli berarti akta yang berdasarkan perjanjian jual beli tersebut seharusnya memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang terlibat, dalam hal ini ada kepastian yang jelas dalam perbuatan hukum. Lima Kekuatan Persaingan Porter (Porter, 2007) Porter tidak memasukan kekuatan hukum sebagai salah satu kekuatan persangan (lihat gambar 1), meskipun Porter sendiri mengakui bahwa kekuatan hukum cukup. Selain itu, tujuan lainnya ialah supaya tingkah laku manusia menjadi lebih. Dasar hukum akta di bawah tangan diatur dalam KUHPer khususnya pada Buku Keempat Bab II terkait pembuktian dengan tulisan. Tulisan ini tidak hendak membahas perlu tidaknya Putusan MK itu diatur. Jaksa dan penuntut umum memiliki pengertian yang berbeda di dalam KUHAP. 2 Setiawan, “Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti”, Varia Peradilan 48 (September 1989), hlm. Menurut Yahya (Ibid), apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Segala sesuatu yang menimbulkan terciptanya hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum dan dari mana berasalnya isi. 7. perundang-undangan. Terdapat pula corak tertentu di dalam hukum adat di Indonesia, sebagai berikut. Integritas Penegakan Hukum harus kuat, tidak terpengaruh dengan godaan materi ; Serambi Akademica, Volume V, No. Salah satu dokumen penting yang harus ada saat proses jual beli tanah atau bangunan adalah Akta Jual Beli (AJB). H. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. A. dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah. Syarat sah tersebut telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka) Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidak teraturan dan konflik berkepanjangan. 91-92), adapun akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah sebagai. ” Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. 7 Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), nonsign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah 6 Faisal Riza, Rachmad Abduh, Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase MelaluiDoktrin sebagai Sumber Hukum. digunakan penulis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap kedudukan hukum SEMA dimana saat ini keberadaanya sangat strategis dalam pembentukan hukum yang lebih responsif. dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). H. Namun, tidak mustahil ketiga sumber hukum tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai. Van Vollenhoven. 257-158). KOMPAS. Sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai perdamaian dan perjanjian perdamaian, menerangkan bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan. Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Kekuatan Hukum yang Pasti. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus. dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai kekuatan hukum mengikat purchase order, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 tertanggal memiliki 23 September 2004 menyebutkan kaidah hukum (hal. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Equality before the law – Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Sebuah pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Masih bersumber dari jurnal yang sama (hal. 4 Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. memperoleh kekuatan hukum yang tetap. tidak bertentangan dengan hukum; tidak merugikan pihak ketiga; dapat dieksekusi; dengan itikad baik. , h. 4. DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN . Iaksaan Republik INDONESI, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan. Teori Elemen Kota menurut. Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. 00 – 16. Dilansir dari Koran Jakarta – Pemilihan aparat pe­negak hukum yang memiliki integri­tas, moral, dan etika yang baik harus dimulai dari level pimpinan dengan harapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun. H. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. , M. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:. Putusan yang telah mempunyai. J. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta. Jangka waktu tidak terbatas, berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup. Sumber Hukum: Pengertian dan Macam-macamnya – Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 2, Februari 2022 KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAKAN PURA-PURA Andi. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah. Norma putusan berkekuatan hukum tetap untuk putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan secara elektronik, dan untuk putusan pengadilan tingkat banding adalah 14 (empat belas) hari setelah pihak berperkara menerima salinan putusan elektronik. 9. ABSTRAKPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni, Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seseorang. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atauDalam kacamata hukum, akta merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum tersebut, seperti perjanjian kerja sama untuk membuktikan adanya hubungan kerja sama antara para pihak. Dalam pembuktian. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,. berjudul “Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Buktidi PengadilanDalam Perkara PerdataDasar hukum dari akta perdamaian ini adalah Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata. Mingguwidyantara. Menurutnya, kebanyakan sarjana hukum. Sedangkan hukum yang berlaku adalah. 3. (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 159), putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimaksud adalah jika: 1. Senada dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, Jimly membedakan sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasai sebagai pemegang hak berfungsi untuk. Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian. Salah satu masalah kompleks tersebut adalah mengenai. pergaulan hukum. Hak penggunaannya berlaku seumur hidup, tidak seperti Hak Guna Bangunan atau Usaha. Definisi dan arti kata Aanmaning adalah suatu peringatan dari pengadilan kepada pihak berperkara. Seperti telah disebutkan, seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga. Latar Belakang Masalah Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang. Badan Arbitrase Nasional Indonesia. hukum acara adalah terkait dengan pembuktian. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Persidangan Terbuka untuk Umum yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang digunakan untuk mendapatkan data hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Referensi: Asshiddiqie, Jimly “Ideologi, Pancasila dan. Kekuatan mengikat hukum internasional dibagi dalam dua aliran atau mashab hukum terkemuka yaitu adalah aliran hukum alam dan aliran hukum positif. 08. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang Overlapping terhadap kewenangan yang ada. Yang disebut keinginan hukum disini. perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebi-jakan pertanahan. Skripsi yang berjudul “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN WAARMERKING DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013)” oleh Farhana Thahira NIM 11140480000032 telah diujikan dalam. Kasus . Dps yang memutusTugas dan Wewenang. Dr. G/2014/PN. Sumber Hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. KEKUATAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN. T. Berikut ini penjelasan masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut: 1. Perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kerancuan dalam menentukan kekuatan hukumnya. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. pusdiklat pajak. Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Memorandum of understanding ( MoU) dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerja sama”, “perjanjian pendahuluan”. com. [1] Jadi, dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dan Selanjutnya Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak ? Seperti di jelaskan sebelumnya didalam pasal 1338 KUHPER menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat, dan/atau ditandangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya kekuatan hukumnya tersebut sah dan mengikat sepanjang. , dalam buku “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:. oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi sebagai berikut: “Semua Keputusan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Hukum Positif Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku angota masyarakat dalam. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Abu Zahrah memberikan. Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konteks luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara. Kekuatan Eksekutorial. Corak pertama adalah Relegiues Magis. Kejaksaan Republik Indonesia : Pengertian, Fungsi, Peranan, Tugas & Dasar Hukum adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. --o--31. Yurisprudensi Adalah: Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Unsur, Proses, Fungsi, Jenis, Dasar, Manfaat, Azas, Daya, Penempatan, Kaidah dan Contoh. maka kekuatan hukum Memorandum of Understanding tersebut seyognyanya sama dengan kekuatan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Alasan kesusilaan atau kepercayaan. Nantinya, hasil akhir dari litigasi adalah kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Kekuatan Sepuluh Perintah Allah sebagai sebuah hukum terletak pada tiga hal: Pertama, hukum Allah itu mengadung kuasa, kebenaran dan kebaikan. Kasasi demi kepentingan hukum. Hukum positif adalah hukum buatan manusia, yang dalam bahasa kuno disebut “stellig recht”. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivecrona tak lain daripada “kekuatan yang terorgansasi”, dimana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh. Definisi. memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S. Yang dimaksud “segala sesuatu” tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. van Duyvendak, istilah lain dari hukum positif adalah hukum yang berlaku. Lembaga hukum adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakkan keadilan hukum di pengadilan. 4, No. Pengertian HAKI Berdasarkan Undang-UndangKOMPAS. Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-4 umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif di mana di satu pihak mempunyai sanksi, tetapi di pihak lain tidak dikodifikasi. Sumber hukum. com - Setiap negara memiliki landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya, termasuk Indonesia. Sumber hukum ialah “asal mulanya hukum” segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan di. S. Ulasan Lengkap. Maka dari itu, HaKI butuh kekuatan perlindungan dan HaKI butuh kekuatan hukum. Ringkasnya, poin dari legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatanganinya di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. H & Asharyanto, S. Tujuannya supaya lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman. Perbedaan yang terletak diantara kedua upaya hukum ini adalah upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi kecuali bila suatu tuntutan dikabulkan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan. Surojo Wignjodipuro. Wahbah az-Zuhaili. MoU adalah. Terdapat 206 sinonim kata 'kekuatan' di Tesaurus Bahasa Indonesia. Meskipun penjelasan di atas sudah membuat Anda mengetahui soal akta di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan waarmerking, tapi mungkin masih menimbulkan sedikit kebingungan. Hukum di pandang memilki sifat universal, abadi, tidak berubah. dikatakan, pengertian kata kuat di sini adalah bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus. 10 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kata kunci: Kekuatan Pembuktian, Surat, Hukum Acara Perdata PENDAHULUAN A. A. NASIONAL INDONESIA . ” 3. Dibuat oleh atau di hadapan Notaris. pengertian yurisprudensi sebagai sumber hukum formal adalah, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti atau dipergunakan oleh. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Di tengah wabah COVID-19, pemerintah banyak menerbitkan surat edaran mengenai berbagai macam hal. Ini adalah perilaku manusia, yang masih diulang. Yang berarti bahwa dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Penataan Peraturan Perundang-Undangan harus mengintegrasikan seluruh aturan. Di mana hukum dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pula lembaga yang memiliki kekuatan hukum sebagai penegak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Demikian ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam. Adalah istilah hukum tidak efektif; tidak memiliki kekuatan hukum atau efek mengikat; tidak dapat, secara hukum, untuk mendukung tujuan yang dimaksudkan. adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Setiap Undang-undang terdiri dari a) Konsideran, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya menentukan mengapa Undang. 2. sebenarnya apa itu hukum dan representasi dari hukum itu sendiri. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Akibat pengertiannya yang berbeda, maka wewenang dan tanggung jawab yang meliputinya berbeda, meski jaksa dan penuntut umum berada di bawah lembaga Kejaksaan RI. Lindungihutan. Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berbentuk peraturan resmi serta formal dan berkaitan secara langsung dengan penetapan hukum. 3 – Maret 2022 pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penegakan hukum sebagai komoditas poli-tik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh. 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Masih SMP. maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Perbedaan antara Perjanjian dan MoU yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S. See full list on hukumonline. Istilah khusus yang digunakan untuk konsep ini mungkin berbeda di setiap negara. Pada umumnya, peringatan ini diberikan kepada pihak yang kalah dalam persidangan, agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara sukarela atau kemauan sendiri dalam tempo. H. Oleh gurupendidikan Diposting pada 27 Agustus 2023. Yuliandri, S. Hirarki Peraturan. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam buku “Hukum Adat dan Modernisasi Hukum” (Terbitan FH UII, 1998; hal.